Contoh Skripsi : DOMINASI KEKUASAAN DAN RESISTENSI MASYARAKAT Studi Konflik Peremajaan Pasar Senapelan di Kota Pekanbaru, Riau

ABSTRAK

Kebijakan Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan yang luas bagi

pemerintahan di setiap daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang

lebih memihak kepada rakyat. Sehingga pemerataan pembangunan sampai ke

daerah pedalaman dapat dirasakan oleh masyarakat. Keleluasaan Pemerintah

Daerah untuk mengurusi dirinya sendiri tidak selamanya menimbulkan dampak

positif bagi masyarakat, di sebagian wilayah justru menimbulkan dampak negatif

bagi masyarakat dengan terjadinya dominasi kekuasaan. Dominasi kekuasaan

dalam pembangunan telah menimbulkan konflik vertikal antara Pemkot

Pekanbaru dan investor di satu pihak dengan pedagang tradisional pasar

Senapelan di pihak yang lain. Di mana, dominasi kekuasaan tersebut

menimbulkan tindakan perlawanan dari pedagang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif –kualitatif. Lokasi penelitian berada di kelurahan Padang Bulan

kecamatan Senapelan kota Pekanbaru, di mana merupakan salah satu dari empat

pasar tradisional utama yang berada di jantung kota Pekanbaru, dengan jumlah

pedagang mencapai 2000 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,

observasi, dan pengumpulan dokumen- dokumen. Penentuan informan dilakukan

dengan teknik purposif, di mana informan tertentu dianggap mewakili stake

holder yang berkonflik. Wawancara dan observasi digunakan sebagai data primer,

sedangkan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dominasi kekuasaan dilakukan

melalui: 1) pembuatan kebijakan non partisipatif, 2) tindakan represi, dan 3)

kooptasi terhadap media massa dan organisasi pedagang. Perlawanan pedagang

dapat dibagi menjadi dua: 1) perlawanan secara terbuka atau terang- terangan

menentang kebijakan tersebut melalui aksi unjuk rasa, mogok makan, pernyataan

tertulis, 2) perlawanan sembunyi atau tidak langsung melalui aksi mengumpat,

merusak TPS, tidak menempati TPS, tidak membayar cicilan dan tidak mendaftar

ulang. Selain itu, pihak- pihak yang mendukung perlawanan pedagang dapat

dibagi dua: 1) pendukung spesialis, datang dari kalangan mahasiswa- LSM dan

intelektual, 2) pendukung umum, datang dari tokoh masyarakat setempat.

Resolusi atau upaya damai dilakukan melalui mediasi dan konsiliasi. Mediasi

diupayakan oleh DPRD Pekanbaru dan IKMR, sedangkan konsiliasi diupayakan

oleh Pemkot Pekanbaru bekerjasama dengan investor. Namun demikian,

penelitian ini menemukan kenyataan bahwa mediasi dan konsiliasi tidak berjalan

dengan efektif. Yang terjadi adalah praktek dominasi kekuasaan yang dilakukan

kembali oleh Pemkot dan investor terhadap upaya - upaya damai tersebut sehingga

pedagang berada dalam posisi tersubordinasi atau tertindas dan tidak berdaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………… i

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………. ii

HALAMAN PERNYATAAN ………………………………………………. iii

HALAMAN PERSEMBAHAN …………………………………………….. iv

MOTTO ……………………………………………………………………… v

KATA PENGANTAR ………………………………………………………. vi

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ix

DAFTAR TABEL …………………………………………………………... xi

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….. xii

INTISARI …………………………………………………………………… xiii

ABSTRACT …………………………………………………………………. xiv

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………… 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………. 1

1.2. Rumusan Masalah ………………………………………………………… 7

1.3. Tujuan Penelitian …………………………………………………………. 8

1.4. Manfaat Penelitian ………………………………………………………… 8

1.5. Kerangka Teori …………………………………………………………… 9

1.5.1. Teori Dominasi Kekuasaan ………...……………………………… 11

1.5.2 .Teori Perlawanan ………………………...………………………… 25

1.5.3. Teori Resolusi Konflik ……………………..…….………………... 34

1.6.Metode Penelitian …..…………………………………………………….. 39

1.6.1. Jenis Penelitian …………………………………...………………… 40

1.6.2. Lokasi Penelitian …………………………………………………… 41

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data ………………………….……………… 42

1.6.3.a. Wawancara Mendalam ( in- depth interview ) ………………. 42

1.6.3.b. Observasi …………………………………………………… 44

1.6.3.c. Pengumpulan Data Sekunder ..…………………………….. 45

1.6.4. Pemilihan Informan ………………………………………………... 46

1.6.5. Teknik Analisa Data ……………………………………………….. 46

1.7. Batasan Waktu dan Hambatan Penelitian ………………………………… 47

x

BAB II. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN …………………………. 49

2.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru ……………………………………….. 49

2.2. Sejarah Singkat Senapelan ………………………………………………... 57

2.2. WilayahPenelitian ………………………………………………………… 62

2.2.1. Keadaan Penduduk ………………………………………………… 63

2.2.2. Tentang Pasar Senapelan …………………………………………... 69

BAB III. BENTUK- BENTUK DOMINASI KEKUASAAN ……………… 74

3.1. Pembuatan Kebijakan Non Partisipatif……………..……….…………… 77

3.1.1. Penetapan Harga Kios ……………………………………………… 84

3.1.2. Penempatan Pedagang ……………………………………………… 86

3.1.3. Pembongkaran Kios - kios Pasar Senapelan ………………………… 91

3.2. Tindakan Represi ………………………………………………………….. 93

3.2.1. Fragmentasi, Intimidasi dan Pencekalan……………………………. 93

3.2.2. Tindakan Kekerasan Aparat ………………………………………... 98

3.3. Kooptasi Media Massa dan Organisasi Pedagang …………………….... 100

BAB IV. BENTUK- BENTUK PERLAWANAN ………………………….. 103

4.1. Perlawanan Terbuka ……………………………………………………… 105

4.1.1. Unjuk Rasa atau Demonstrasi ……………………………………... 105

4.1.2. Aksi Mogok Makan ………………………………………………... 111

4.1.3. Pernyataan Tertulis ………………………………………………... 113

4.2. Perlawanan Sembunyi- sembunyi atau Tidak Langsung ………………… 117

4.2.1. Mengumpat dan Memaki ………………………………………….. 117

4.2.2. Merusak TPS ………………………………………………………. 118

4.2.3. Tidak Menempati TPS …………………………………………….. 119

4.2.4. Tidak Mendaftar Ulang dan Tidak Membayar Cicilan ……………. 120

4.3. Pihak- pihak yang Mendukung Perlawanan Pedagang .…..…………121

4.3.1. Pendukung Spesialis …………………………………………. _________122

4.3.2. Pendukung Umum …………………………………………… 125

4.4. Resolusi Konflik ………………………………………………………….. 125

4.4.1. Peta Konflik ……………………………………………………….. 126

4.4.2. Upaya Resolusi yang Pernah Dilakukan …………………………... 130

BAB V. PENUTUP ………………………………………………………….. 135

5.1. Kesimpulan ………………………………………………………………. 135

5.2. Saran ……………………………………………………………………… 141

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………... 142

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik adalah gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat, dan karena itu tidak mungkin dilenyapkan (Nasikun, 2003). Sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehid upan setiap masyarakat, ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konflik yang terjadi hanya dapat dikendalikan agar tidak terwujud dalam bentuk kekerasan atau violence (Nasikun, 2003).

Konflik sosial biasanya terjadi karena adanya satu pihak atau kelompok yang merasa kepentingan atau haknya dirampas dan diambil oleh pihak atau kelompok lain dengan cara- cara yang tidak adil. Yang oleh Karl Marx di kenal dengan surplus value (Susetiawan, 2000 dan Johnson, 1986). Dan konflik ini dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal (Nasikun, 2003).

Konflik horizontal terjadi antara kelompok- kelompok yang ada dalam masyarakat, yang dibedakan oleh agama, suku, bangsa, dan lain- lain. Sedangkan konflik vertikal biasanya terjadi antara suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau lapisan bawah dengan lapisan atas atau penguasa (Scott, 2000 dan Sangaji, 2000).

Kasus- kasus penggusuran tempat tinggal dan tempat usaha kaum miskin yang makin marak terjadi belakangan ini di berbagai kota di Indonesia merupakan fenomena sosial yang menimbulkan konflik vertikal. Seperti penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemukiman masyarakat miskin yang terjadi di wilayah Jakarta (Kompas, 11 Oktober, 13, 20- 22 Desember 2003), dan juga kasus pe nggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) serta masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Yogyakarta (Kompas, 14 Mei 2004). Dalam penggusuran tersebut melekat makna pemaksaan dan kekerasan oleh kolaborasi penguasa yang secara politik maupun ekonomi kuat. Hampir tidak ada dialog dan penyelesaian masalah secara damai, win- win solution dalam penggusuran. Yang ada hanyalah raungan mesin kekuasaan dan jerit tangis si tergusur.

Konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat juga terjadi di kota Pekanbaru. Konflik ini terjadi antara pedagang tradisional pasar Kodim atau Senapelan di kota Pekanbaru, propinsi Riau dengan Pemerintah kota Pekanbaru dan pengusaha. Hal ini disebabkan oleh rencana peremajaan pasar Senapelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru disertai dengan aksi pembongkaran paksa ratusan kios lama di pasar tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru dalam rangka peremajaan pasar Senapelan tersebut telah melahirkan sikap penentangan pedagang pasar Senapelan. Kebijakan yang telah direncanakan sejak empat tahun itu, sekitar tahun 2001 yang lalu, berimplikasi pada terjadinya konflik vertikal (Media Indonesia, 17 Mei 2004).

Tuntutan sekitar 2000 pedagang pasar Senapelan sebenarnya cukup masuk akal, mereka meminta agar harga kios baru pascaperemajaan sesuai dengan kecukupan ekonomi yang dimiliki para pedagang. Pedagang tidak menolak pasar yang berada di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru tersebut diremajakan karena dapat memoles wajah kusam kota Pekanbaru yang sedang berbenah diri (Media Indonesia, 09 Juni 2004).

INGIN MEMILIKI FILE CONTOH SKRIPSI INI?? HANYA DENGAN RP. 35.OOO, 

ORDER VIA CHAT WA.

NOMOR FILE SKRIPSI : Skripsi Sosiologi 3